Pendidikan

HCKI UTS 8

myTriDharma
1 menit baca

UTS 2026, Soal 8:

Jelaskan asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum pidana nasional?

JAWABAN-1

Berikut adalah asas-asas hukum pidana internasional yang diadopsi dari hukum pidana nasional:

  1. Asas Legalitas (Nullum Delictum Sine Lege) - sama

    Prinsip dasar bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.

  2. Asas Ne Bis In Idem - sama

    Seseorang tidak dapat diadili atau dihukum dua kali atas tindakan kejahatan yang sama jika sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap.

  3. Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) - sama

    Tersangka atau terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya di depan pengadilan yang sah.

  4. Asas Territoriaal (Territorial Principle) --> Azas culpabilitas

    Negara berwenang mengadili tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah kedaulatannya.

  5. Asas Nasionalitas Aktif & Pasif --> Azas non-retro-active

    • Aktif: Berwenang mengadili berdasarkan kewarganegaraan pelaku.

    • Pasif: Berwenang mengadili berdasarkan kewarganegaraan korban.

  6. Asas Tanggung Jawab Pidana Individual (Individual Criminal Responsibility)

    Pertanggungjawaban pidana dibebankan secara perorangan atas kesalahan pribadi (mens rea), bukan kesalahan kelompok atau negara.

ANALISIS

Ada satu azas yang diberikan yaitu individual criminal responsibility yang tidak ada pada kunci jawaban.

JAWABAN-2

Asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum pidana nasional berasal dari prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Asas-asas fundamental yang diserap ini meliputi asas legalitas, asas praduga tak bersalah yang melindungi hak asasi tersangka selama proses peradilan, serta asas ne bis in idem yang melarang seseorang diadili dua kali untuk tindak pidana yang sama. Selain itu, hukum internasional juga mengadopsi asas kesalahan, yang mensyaratkan perpaduan antara niat jahat dan perbuatan tindak pidana untuk memidana seseorang, serta asas teritorial dan nasionalitas sebagai landasan menentukan yurisdiksi hukum. Pengadopsian asas dari hukum nasional ini sangat penting untuk menjamin standar keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia di hadapan mahkamah internasional.

00

Subscribe newsletter

Dapat email setiap kali myTriDharma publish post baru. Tanpa spam, unsubscribe kapan saja.

Privacy: email kamu cuma dipakai untuk kirim post baru dari blog ini. Tidak di-share, tidak di-jual.

Komentar (0)

Memuat komentar…

    Tentang Penulis

    myTriDharma

    Lihat semua artikel →

    Artikel Terkait dari RADEN

    HCKI UTS 8 — Blog Unila