HCKI UTS 7
UTS 2026, Soal no 7:
Pengaturan kejahatan-kejahatan internasional sebagai substansi hukum pidana internasional dalam hukum pidana nasional masing-masing Negara bukanlah suatu kewajiban, tetapi merupakan suatu kebutuhan dalam tata pergaulan internasional. Jelaskan hubungan antara hukum Pidana Internasional dan hukum pidana Nasional?
JAWABAN-1
Hubungan antara Hukum Pidana Internasional (HPI) dan Hukum Pidana Nasional (HPN) bersifat saling melengkapi (komplementer) dan membutuhkan keterpaduan, dengan rincian berikut:
Adopsi & Transformasi Substantif
Agar norma kejahatan internasional (seperti genosida atau kejahatan perang) dapat ditindak di tingkat domestik, negara perlu memuatnya ke dalam HPN (seperti melalui penyesuaian KUHP/UU khusus).
Prinsip Komplementaritas
HPN memegang peran utama (primary jurisdiction). Yurisdiksi hukum pidana internasional (seperti Mahkamah Pidana Internasional/ICC) baru berfungsi jika HPN suatu negara tidak mampu (unable) atau tidak mau (unwilling) mengadili pelaku.
Kerja Sama Penegakan Hukum
HPI tidak memiliki instrumen kepolisian fisik sendiri, sehingga pelaksanaan penangkapan, pengumpulan bukti, hingga penyerahan tersangka sangat bergantung pada mekanisme HPN tiap negara (melalui ekstradisi dan Mutual Legal Assistance).
Kebutuhan Harmonisasi
Mengadopsi norma HPI ke dalam HPN mencegah suatu negara menjadi "tempat aman" (safe haven) bagi para pelaku kejahatan internasional, sekaligus menjaga reputasi dan diplomasi negara tersebut di tingkat global.
KUNCI JAWABAN
Hubungan antara hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional adalah hubungan yang bersifat komplementer, di mana antara keduanya memiliki arti penting dalam rangka penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya asas-asas dalam hukum pidana nasional yang telah diadopsi sebagai asas-asas dalam hukum pidana internasional. Misalkan asas teritorial yang hampir di semua Kitab Hukum Pidana pada setiap negara, yang menyatakan berlakunya hukum pidana menurut tempat, namun tidak hanya meliputi wilayah teritorial negara tersebut saja tetapi juga meliputi tempat-tempat tertentu yang dianggap perluasan dari teritorial, meskipun berada di wilayah negara lain. Hal ini pun juga berlaku sebaliknya, tindakan-tindakan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional oleh hukum pidana internasional, selanjutnya diadopsi ke dalam ketentuan-ketentuan di dalam hukum pidana nasional dengan tujuan yaitu agar kejahatan tersebut tidak terjadi di negaranya dan dapat dilakukan penegakan hukum --> Kebutuhan harmonisasi
JAWABAN-2
Hubungan antara hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional bersifat saling melengkapi dan saling bergantung --> Komplementaris
Hukum pidana internasional pada dasarnya bertindak sebagai jaring pengaman global yang hanya akan bekerja apabila sistem peradilan pidana nasional suatu negara terbukti tidak mampu atau tidak bersedia mengadili kejahatan luar biasa tersebut --> Harmonisasi
Oleh karena itu, mengadopsi substansi hukum pidana internasional ke dalam hukum nasional menjadi sebuah kebutuhan strategis. Melalui integrasi ini, suatu negara memiliki dasar yurisdiksi hukum yang sah untuk mengadili para pelaku di pengadilan dalam negerinya sendiri, yang secara langsung melindungi kedaulatan hukumnya dari campur tangan mahkamah internasional sekaligus membuktikan komitmen negara tersebut dalam menolak impunitas di global --> Adopsi & Transformasi Substantif
Subscribe newsletter
Dapat email setiap kali myTriDharma publish post baru. Tanpa spam, unsubscribe kapan saja.
Privacy: email kamu cuma dipakai untuk kirim post baru dari blog ini. Tidak di-share, tidak di-jual.
Komentar (0)
Memuat komentar…
Artikel Terkait dari RADEN
Topik Serupa
Bacaan Lain di Blog Unila
Tulisan terkait dari penulis lain — kurasi otomatis berdasarkan kategori & tag.